Dalam pernyataanya kepada media ini, lewat saluran WhatsAppnya pada Senin, (14/10/ 2024) Corputty menyatakan bahwa, untuk sekolah milik yayasan, Pemerintah tidak dapat langsung melakukan intervensi untuk membantu, pasalnya harus sesuai dengan Undang-Undang.
"Saya rasa kalau ada pernyataan bahwa Pemerintah Daerah kurang peduli, itu tidak benar, maka saya harus klarifikasi dulu, sebagai Camat Elpaputih, saya menilai Pemerintah sudah menunjukkan kepedulian dengan menempatkan Guru PNS disekolah tersebut dan membangun sekolahnya," jabar Corputty.
Selain itu, menurut Corputty Pemerintah Pusat juga sudah membantu sekolah tersebut melalui Dana BOS dengan dana-dana lainnya.
Karena itu, Camat Elpaputih mengungkapkan, kalau pihak sekolah merasa fasilitasnya belum memadai atau rusak maka, seharusnya yayasan yang harus diminta bantuan, karena sekolah itu milik yayasan, sehingga kalau ada kerusakan misalnya atap.sekolah bocor atau plafon rusak, atau dinding papan tidak ada, yayasan yang harus bertanggung jawab dulu, baru Pemerintah.
Selain itu, pihak sekolah juga bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melakukan rehabilitasi kerusakan sekolah, sehingga tidak selalu menuntut Pemerintah untuk selalu memperhatikan, karena sesungguhnya Pemda juga senantiasa ingin membantu persoalan-persoalan masyarakat tetapi terkendala dengan masalah aturan dan regulasi.
Corputty juga mengingatkan bahwa pihak sekolah juga memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga sekolah bisa mengusulkan renovasi bangunan sekolah lewat Dapodik sehingga bisa mendapatkan Anggaran DAK fisik untuk merenovasi sekolah tersebut.
Untuk alternatif terakhir jika sekolah tersebut kesulitan untuk mendapatkan anggaran pembangunannya, maka Corputty menyarankan agar sekolah tersebut statusnya dinegerikan saja, supaya bisa mendapat bantuan dari Negara.
Corputty menegaskan, pernyataan yang diungkapkan dirinya, adalah untuk menetralkan persoalan, sehingga masyarakat tidak berpikir bahwa Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati SBB tidak mau membantu persoalan-persoalan di daerah terpencil, tetapi Pemerintah juga terkendala dengan masalah regulasi.
Menurut Camat, Penjabat Bupati SBB serta jajaran Pemda, serta pihaknya telah menjadwalkan berkunjung ke Desa Huku Kecil dalam waktu dekat, sehingga akses jalan yang merupakan kendala utama akan mendapat prioritas untuk pembangunan di daerah pegunungan.
"Itu adalah bentuk kepedulian Pemerintah, jadi bukan untuk pekerjaan fisik saja, tetapi kepedulian Penjabat Bupati terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama masyarakat SBB di daerah Pegunungan," urainya. (Nicko Kastanja)