Dalam pernyataanya Kasale menyatakan, berita media itu Politis, bahkan menambahkan pers jangan mengkambinghitankam person, justru pers juga sebagai pihak yang disalahkan.
Pernyataan Kasale tersebut sangat mengecewakan kalangan pers di SBB, pasalnya persoalan yang diberitakan oleh pers adalah persoalan kouta CPNS SBB yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari publik di Kabupaten SBB, sehingga Pers SBB harus menjalankan fungsinya sebagai pilar ke-4 pengawal Demokrasi di Tanah Air.
Menurut mereka, kritik yang disampaikan kepada Abdul Rasyit Lisaholit, S.Pi., sebagai Ketua DPRD SBB, adalah bukan serangan terhadap pribadi, tetapi serangan terhadap jabatannya sebagai Ketua DPRD yang dinilai gagal dalam menjalankan salah satu fungsi utama lembaga legislatif yaitu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten SBB, pada pemerintahan Penjabat Bupati, Brigjen Andy Chandra As'aduddin, S.E., M.H.
Kalangan pers menilai, karena kegagalan pengawasan ini, maka menghasilkan kuota CPNS SBB mini yang merupakan rekor terkecil di seluruh Indonesia, selain banyak persoalan yang menimbulkan merosotnya roda perekonomian di Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa ini.
Bahkan dalam kritiknya Kasale menyatakan, apakah fungsi pers hanya sebatas ini? Cobalah jangan mendramatisir sesuatu yang publik juga paham. Coba letakkan fungsi pers yang lebih profesional. Kawal dari proses pengusulan kuota sampai penetapan kuota biar publik juga puas terhadap fungsi pers pada titik ini.
Menanggapi Pernyataan ini, kalangan pers meminta Kasale untuk tidak terlalu mencampuri persoalan pers, jika tidak mengetahui seluk beluk pekerjaan ini, karena tidak semua rapat dan pertemuan di DPRD SBB itu dilakukan secara terbuka, bahkan rapat untuk membahas anggaran dilakukan secara tertutup.
Karena pernyataan Kasale ini maka, para insan pers meminta politisi SBB itu untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada para insan pers di SBB. (Nicko Kastanja)