Penyesuaian tarif yang diumumkan oleh PT. PLN Batam berdasarkan UU Cipta dan Permen ESDM sangat disesalkan oleh pria yang biasa dipanggil Rico dan juga merupakan salah satu Aktivisi Sosial dan pemerhati Kebijakan Publik Kota Batam itu.
Ia menjelaskan bahwa terkait PT. PLN Batam selama ini sudah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang ketenagalistrikan dan juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2017.
"Selama ini terkait PLN itu diatur dalam Perda dan Pergub Kepri Tahun 2017. Kenapa sekarang tiba-tiba berdasarkan UU Cipta Kerja dan Permen ESDM? Harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum diumumkan bahwa tarif listrik naik per 1 Juli 2024," sesalnya, Kamis (11/7/2024).
Ditambahkan Rico, Ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yaitu Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan DPRD Kepri menyampaikan kepada masyarakat bahwa Perda dan Pergub Kepri Tahun 2017 terkait ketenagalistrikan sudah tidak berlaku lagi.
"Kalau memang Perda dan Pergub Kepri tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi, Gubernur Ansar dan DPRD Kepri harus umumkan kepada masyarakat dan Perda sama Pergub tersebut dicabut atau sudah tidak berlaku lagi karena adanya UU Cipta Kerja," jelasnya.
Lanjutnya, Ia juga meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk segera melakukan tindakan terkait banyaknya penolakan yang terjadi terhadap penyesuaian tarif listrik di Kota Batam itu.
"Gubernur Ansar jangan hanya diam dan meminta PLN Batam mensosialisasikan kenaikan tarif listrik tersebut. Tapi sampaikan juga kepada Kementrian ESDM dan mengambil tindakan yang disebabkan banyak penolakan dari berbagai kalangan terkait penyesuaian tarif listrik tersebut," ujarnya.
Terakhir, Rico juga berharap kepada Gubernur Kepri dan DPRD Kepri untuk segera membuat Perda dan Pergub yang terbaru terkait ketenagalistrikan di Kota Batam.
"Kami harap Gubernur dan DPRD Kepri segera buat Perda dan Pergub yang baru tentang ketenagalistrikan di Kota Batam. Kapan perlu kembalikan PLN Batam ke PLN Persero. Selain itu, Berlakukan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 sehingga masyarakat bisa menerima kompensasi pemadaman listrik sesuai dari Permen tersebut," tutupnya. (Red)