Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten SBB, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Dimana dalam usulan itu, Hitimala meminta Penjabat Bupati SBB, mengevaluasi Kepala-kepala OPD yang rangkap jabatan dan jajaran OPD dan Eselon III dan IV yang penempatannya tidak sesuai dengan keahlian dan spesifikasi keilmuan.
"Yang jelasnya Fraksi Hanura komitmen untuk mengawal apa yang menjadi usulan fraksi saat Paripurna kemarin," ungkapnya.
Dalam rilisnya kepada media ini, Rabu, (3/7/2024), Hitimala meminta Penjabat Bupati SBB untuk segera melakukan pergantian pimpinan OPD, mengingat kondisi Birokrasi dari sisi kinerja masih buruk, pasalnya sampai pada pertengahan Tahun 2024 penyerapan Anggaran kurang dari 35 persen.
Dilain sisi, menurut Legislator asal Buano ini, semestinya penyerapan anggaran pada bulan Juli ini sudah seharusnya mencapai diatas 60 persen.
Menurut Hitimala, keterlambatan penyerapan anggaran ini akibat dari budaya kerja birokrasi yang buruk akibat dampak dari beberapa pimpinan OPD yang rangkap jabatan dan juga jabatan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubag yang penempatan jabatannya tidak sesuai dengan keahlian dan keilmuan mereka.
Jebolan dari Magister Agribisnis Pertanian Unpatti ini, menyoroti Kepala Dinas Pertanian SBB yang dipimpin oleh Sarjana Agama (S.Ag), yang mana back groundnya adalah seorang pendidik, ini juga bentuk penghinaan terhadap kami selaku alumni Sarjana Pertanian.
Hitimala menilai, penempatan yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan akan berdampak kepada proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten SBB, begitu juga dengan OPD- OPD teknis lainnya di Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa yang tidak ingin disebutkan. (Nicko Kastanja)