Suryadi, S.H., sebagai Ketua Panitia Halal Bihalal FPPB, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya sehingga acara Halal Bihalal FPPB dapat diadakan. Sebagai Ketua Panitia Halal Bihalal FPPB, dirinya juga meminta maaf jika banyak kekurangan dalam acara Halal Bihalal tersebut.
Suryadi, S.H., yang juga sebagai Ketua DPW FPPB Jabodetabek, menambahkan bahwa di FPPB banyak program-program yang akan diprioritaskan.
"Saya selalu mengatakan kata perubahan, artinya kontribusi terbesar adalah hati kita harus bisa terpanggil, tentunya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan semua (para pensiunan Kantor Pos, -red). Lalu dengan seiringnya berjalan waktu banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Ketum FPPB yang tentunya harus kita kawal," bebernya.
Suryadi, S.H., juga menginformasikan bahwa DPW FPPB sudah memiliki Kantor Sekretariat dengan alamat di Depok. Kedepannya DPW FPPB Jabodetabek akan membahas tentang struktur organisasi dan program-program lainnya.
Suryadi, S.H., selaku Ketua DPW FPPB juga mengamati bahwa selama 4 tahun ini Pensiunan Kantor Pos tidak ada pergerakan yang signifikan. Dirinya juga berharap adanya dukungan penuh buat perjuangan FPPB dari Mayjen TNI (Purn) Nachrowi Ramli dan Sudirman Said sebagai Pembina FPPB, karena menurutnya perjuangan FPPB kedepannya semakin penuh tantangan.
Mewakili Dewan Pembina FPPB, Dimyati dalam sambutannya merasa bersyukur karena di usia sepuh para pensiunan pos masih bisa bersilaturahmi dan berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
"Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul siang hari ini. Kita pensiunan pos sebenarnya semuanya sama ingin adanya perubahan dan perbaikan penghasilan. Saya pun ingin adanya perubahan penghasilan namun sampai saat ini hal tersebut belum dapat kita nikmati," ungkapnya memberi semangat kepada para anggota FPPB yang hadir di acara Halal Bihalal.
Sambutan lain yang disampaikan, M. Syuhada, B.Sc., sebagai Ketua Umum FPPB, mengatakan bahwa FPPB ada 3 orang Pembina, yaitu Sudirman Said, S.E., M.B.A, Mayjen TNI (Purn) Nachrowi Ramli, S.E., dan Dimyati. lebih lanjut Syuhada, memaparkan, Penasehat FPPB terdiri dari Mulyadi, Rahmat dan Yus Adang Hermawan. Syuhada juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia HBH FPPB dan pihak-pihak yang telah mensupport sehingga acara HBH FPPB dapat terselenggara.
"Mudah-mudahan usulan tentang kesejahteraan pensiunan Kantor Pos, sebagai Ketua Umum FPPB, bisa kami sampaikan ke pihak-pihak yang terkait. Penghasilan pensiunan Kantor Pos sudah saya sampaikan sebelumnya ke Pak Haji Nachrowi Ramli, bahwa penghasilan kita memang sudah diambang batas, terutama masalah beras, uang THR yang sudah 4 tahun tidak ada. Mari kita bersatu padu untuk kepentingan kita para pensiunan pos, demi peningkatan penghasilan kita. Dan dengan adanya Jendral Nachrowi Ramli sebagai Pembina FPPB, bisa memberikan masukan kepada Presiden yang akan dilantik Bulan Oktober 2024 tentang kesejahteraan pensiunan pos. Saya berharap kita bisa mendobrak Dewan Direksi yang sudah terlalu lama tidak memperhatikan para pensiunannya, karena saya sudah membeberkan kepada pembina kita, kenapa bisa begitu dan kenapa tidak ada yang berani protes kata Jenderal Nachrowi Ramli," ucapnya.
"Dari pertemuan kita disini mari kita mengambil kesepakatan untuk selanjutnya DPP FPPB menyampaikannya ke Direksi PT Pos Indonesia," pintanya.
Adapun pensiunan Kantor Pos yang hadir di acara Halal Bihalal FPPB, mengambil kesepakatan untuk selanjutnya DPP FPPB menyampaikan ke Dewan Direksi PT Pos Indonesia, antara lain :
1. Meminta kepada Dewan Direksi PT Pos Indonesia agar menaikkan uang sumbangan pangan yang sudah lebih dari 20 tahun sebesar Rp. 5.000/perkilo dapat disesuaikan dengan harga saat ini.
2. Uang BPJS kesehatan dapat dinaikkan,
3. Pada tahun 2025 pensiunan Kantor Pos dapat diberikan Uang THR.
4. Audit Dapenpos.
Ketua Umum DPP FPPB, Muhammad Syuhada, B.Sc., ketika disinggung oleh awak media, kapan selambat-lambatnya kesepakatan para pensiunan Kantor Pos bisa direalisasikan oleh PT Pos Indonesia dan jika tuntunan ini tidak diindahkan oleh Dewan Direksi PT Pos Indonesia apa yang akan dilakukan DPP FPPB.
