Piru (6/4/2024), saatkita.com - Anggota DPRD SBB, Melkisedek Tuhehay, S.Sos., M.H., mengungkapkan bahwa, ada 3 persoalan pokok yang dihadapi masyarakat di Kabupaten SBB sehingga harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Daerah, yakni: sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok pangan akibat inflasi dan tingginya harga BBM.
Menurut Tuhahay dalam komunikasinya kepada media ini, lewat saluran telepon pada, Jumat, (5/4/2024) karena 3 persoalan tersebut, maka untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup setiap keluarga saja sudah susah, apalagi untuk membiayai kebutuhan lainnya seperti pendidikan anak-anak, kesehatan dan lainnya sehingga berimbas pada kualitas hidup masyarakat.
Ketua Fraksi PDI-P di DPRD SBB ini menandaskan, efek dari tidak adanya lapangan pekerjaan ini, mengakibatkan minimnya pendapatan di masyarakat, persoalan ini terlihat jelas di lapangan.
Contohnya, dikala musim buah-buahan seperti saat ini, dimana banyak para pedagang kakilima menjajakan buah-buahan hasil kebun mereka ditepi jalan , seperti langsat, durian dan rambutan, untuk langsat dan rambutan ini yang dijual dengan harga 5.000 hingga 10.000 per tumpuk juga kadang-kadang tidak laku, hal itu di sebabkan karena, masyarakat tidak punya uang untuk membeli.
Karena kondisi ini juga, maka banyak masyarakat SBB harus keluar daerah untuk mencari pekerjaan karena mereka tidak dapat bertahan.
Anggota Komisi II DPRD SBB ini menegaskan, Pemda SBB harus segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, karena tidak adanya perusahaan yang menampung tenaga kerja sehingga lapangan kerja hanya bertumpu pada menjual hasil pertanian, ojek dan nelayan yang penghasilannya tidak seberapa.
Tuhehay meminta, Pimpinan OPD di Pemda SBB harus kreatif dan mencari jalan keluar untuk persoalan-persoalan di masyatakat, salah satu contohnya adalah dengan mengolah lahan produktif yang ada di Kabupaten SBB, bukannya memilih memikirkan kepentingan diri sendiri dan jabatan semata.
"Kita di SBB memiliki banyak lahan produktif, tetapi tidak dikelola secara baik, karena masyarakat belum memiliki kemapuan untuk mengelola lahan produktif secara profesional sehingga dapat menghasilkan pendapatan tambahan," urainya.
Selain itu, para Pimpinan OPD di Pemda SBB juga harus mengajak masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah dari produk-produk pertanian yang telah dihasilkan dari hasil pengolahan lahan produktif tersebut, misalnya, kalau produk tersebut adalah pisang maka masyarakat harus juga dilatih untuk membuat kripik pisang atau bahan olahan lainnya yang memiliki nilai jual. (Nicko Kastanja)