Aksi tersebut menanggapi dugaan tindak pidana persekusi, penghinaan profesi dan ancaman nyawa terhadap dua wartawan yang terjadi pada Jumat, 18 Maret 2024, di Aula Masjid Walikota Jakarta Utara, dan diduga dilakukan oleh oknum Ajudan Walikota bernama Indra.
Para peserta aksi menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Selain menyerukan keadilan, para peserta aksi juga meminta pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pelaku.
"Aksi kami di kantor Walikota Jakarta Utara sebagai bentuk penolakan kekerasan, pelecehan profesi terlebih adanya ancaman nyawa terhadap jurnalis dari seorang ajudan Walikota. Dan tentunya yang bertanggungjawab atas insiden itu adalah Ali Maulana Hakim, Walikota Jakut," kata Opan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Jum'at (22/3/2024).
Aksi demo kemaren, lanjut Opan sebagai ketegasan prinsip profesi yang dilindungi Undang Undang.
"Komitmen kami terus memperjuangkan kebebasan pers dan menjaga integritas profesi jurnalistik sebagai pilar ke-4 demokrasi," lanjut dia.
"Kami mengajak semua pihak agar lebih mengedepankan keharmonisan demi terciptanya keamanan dan perlindungan, serta penjaminan profesi wartawan dari tindakan intimidasi, persekusi dan ancaman-ancaman yang mengarah kepada hilangnya nyawa.
Opan merinci, dalam aksi solidaritas FWJ Indonesia, massa yang hadir dari berbagai gabungan wartawan, organisasi wartawan, lembaga kontrol sosial, dan pendampingan advokat untuk menuntut tegaknya hukum yang berkeadilan.
"Tuntutan kami meminta agar oknum Ajudan Walikota yang terlibat segera diproses hukum sesuai dengan hukum pidana KUHP. Selain mendesak Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim sebagai orang yang bertanggung jawab atas insiden yang terjadi," jelas Opan.
Dalam tuntutan aksi, Opan juga mendesak Mendagri untuk mencopot Ali Maulana Hakim dari jabatannya sebagai Walikota Jakarta Utara.
Aksi ini juga menyoroti dugaan tindak korupsi dengan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut tuntas anggaran belanja serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Administrasi Jakarta Utara serta dugaan adanya dugaan Grafitasi Atas Penerimaan Bukan Pajak Dari Para Pengusaha Non Pemerintah/Swasta.
"Kami juga meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk memeriksa Ali Maulana Hakim terkait dugaan keterlibatannya," tegas Opan.
"Kemaren kami sudah komunikasi ke Kapolres Jakut, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, dia meminta secara langsung dan resmi FWJ Indonesia mengirimkan surat berisi kronologis kejadian serta tuntutan aksinya untuk diproses secepatnya," pungkasnya.
Aksi solidaritas ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengadvokasi keadilan bagi para jurnalis yang menjadi korban serta memberikan sinyal keras terhadap segala bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers. (Red)