Saat ditemui di Rumah Makan Lestari Piru, Jalan Trans Seram, Kawasan Tugu Oma Opa, Kota Piru, pada Kamis, (15/2/2024), Ali Hasan mengharapkan pihak Sekretariat DPRD SBB segera melunasi hutang piutang uang makan minum DPRD SBB kepada RM Lestari sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Karena kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berarti bisa dilaksanakan eksekusi dalam jangka waktu 7 hari, itulah harapan Kami kepada pihak Sekretariat DPRD SBB," ungkapnya lugas.
Kuasa Hukum Rumah Makan Lestari ini menandaskan, untuk bukti-bukti hutang piutang Sekretariat DPRD SBB kepada kliennya itu, sudah lengkap dan semua bukti awal sudah dimasukkan kliennya sebagai penggugat saat pendaftaran perkara di PN Dataran Hunipopu sesuai dengan nominalnya yakni sebesar Rp 264.113.000.
Terkait ketidakhadiran pihak Tergugat pada sidang Perdana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada Rabu, ( 31/1/2024), Ali Hasan mengungkapkan, meskipun dirinya tidak mengetahui ada kendala apa yang menyebabkan tergugat tidak hadir, tetapi Ia mengharapkan tergugat dapat hadir pada agenda sidang berikutnya, pasalnya jika tergugat juga tidak hadir maka sidang tetap dilakukan tanpa kehadiran tergugat.
Ketidakhadiran tergugat pada sidang perdana tersebut juga menimbulkan rasa kecewa pihak penggugat, pasalnya dengan menunda pembayaran hak dari Pengugat maka akan menyulitkan pengusaha Rumah Makan Lestari Piru itu, untuk terus bertahan maupun untuk mempebesar usahanya karena modal usahanya menjadi mandek.
"Persoalan ini memang sangat mengganggu kelancaran usaha Rumah Makan klien saya, karena perputaran modalnya menjadi terganggu, selain itu juga karena kondisi Kabupaten juga tidak kondusif karena perputaran uang di masyarakat lemah," urai Ali Hasan. (Nicko Kastanja)