Kritik Kepemimpinan Andi Chandra, Tokoh Perempuan SMN Tegaskan Tujuan Bentuk Kabupaten Supaya Anak Daerah Miliki Pekerjaan Layak

Piru (27/1/2024), saatkita.com ,- Paska mendapat kritikan keras dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku terkait tidak profesional dan kompeten dalam memimpin Kabupaten SBB, kini Penjabat Bupati SBB, Brigjen Andi Chandra As'adudin, S.E., M.H, kembali menuai kritikan pedas dari Tokoh Perempuan dari Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa.

Saat ditemui di kediamannya,  pada, Sabtu, (27/1/2024), Perempuan yang pernah berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten SBB ini mengungkapkan, pada masa Pemerintahan Andi Chandra, masyarakat SBB tidak dapat menikmati pembangunan dan perputaran roda ekonomi seperti yang menjadi dambaan masyarakat pada umumnya.

"Katong bangun Kabupaten ini. Dengan harapan masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan, tetapi yang beta lihat sekarang, masyarakat paling setengah mati," imbuhnya.

Menurutnya, karena kondisi ini maka, para pengusaha kecil UMKM dan pedagang kuliner sangat susah payah untuk mendapatkan pemasukan atau omset Rp 100.000 setiap hari.

Ia mengatakan, saat ini kondisi ekonomi kabupaten sudah mengalami collapse/bangkrut, tidak seperti masa 10-15 tahun lalu, bahkan ia berujar di saat membentuk Kabupaten ini tujuan utamanya adalah bagaimana caranya agar anak daerah mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, tetapi yang terjadi sekarang malah kebalikannya, anak daerah malah menjadi penonton di daerahnya sendiri.

"Kenapa sampai katong bisa bikin Kabupaten ini, karena di daerah ini banyak lulusan-lulusan yang belum mendapatkan pekerjaaan, sekarang  Kabupaten sudah ada, tetapi yang terjadi terbalik, mereka (para lulusan tersebut) tidak mendapatkan  pekerjaaan, bahkan jadi penonton di negeri sendiri".

Bahkan tokoh perempuan Saka Mese Nusa tersebut menegaskan bahwa banyak anak daerah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk memimpin OPD di daerah ini tetapi dia tidak diberikan kesempatan, yang diberikan kesempatan hanya orang luar.

"Coba hitung, berapa banyak anak daerah yang ada yang punya hak politik disini, yang memimpin OPD, kalau dia punya hak politik berarti dia punya hak untuk bekerja secara layak di sini ini, tetapi yang terjadi sekarang adalah, orang yang tidak punya hak politik di sini tetapi dia bisa semua-semua. Lalu bagaimana dengan nasib daerah ini?, mau dibawa kemana daerah ini?," kritiknya. (Nicko Kastanja)
Lebih baru Lebih lama