Wakekom III Kembali Minta Penjabat Bupati SBB Tindak Tegas Pimpinan OPD, Rangkap Jabatan Akibatkan Tidak Efisiensinya Kinerja Dinas

Piru (2/12/2023), saatkita.com - Persoalan tidak Diserapnya Anggaran DAU Peruntukan pada APBD SBB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 36 Milyar, dimana anggarannya didominasi oleh 3   Dinas. Maka, Wakil Ketua komisi III DPRD SBB, Melkisedek Tuhehay, S.Sos., M.H, kembali meminta Penjabat Bupati SBB, Brigjen Andi Chandra As'aduddin, S.E., M.H, untuk menindak tegas Para Pimpinan OPD diblingkup Pemda SBB  tersebut, yakni: Dinas Sosial , Kesehatan dan PDK.

Dalam pernyataan Tuhehay saat menghubungi media ini lewat teleponnya, pada Jumat, (1/12/2023), Ketua Fraksi PDIP mengatakan, harus berlaku adil dan tegas, karena OPD OPD yang tidak mau merealisasikan DAU Peruntukkan untuk Rakyat, harus segera ditindak oleh Penjabat Bupati SBB, Brigjen Andi Chandra As'aduddin untuk secepatnya bukan lagi dievaluasi, tetapi harus dinonjobkan.

"Artinya jangan sampai orang menilai bahwa kita tebang pilih. Jadi Saya selaku Ketua Fraksi PDI - Perjuangan, saya objektif dan profesional dalam bekerja, karena memang OPD OPD yang tidak mencerminkan loyalitas bagi kepentingan bangsa dan negara itu harus ditindak tegas," kecamnya.

Menurut Tuhehay, para Pimpinan OPD itu digaji dengan uang rakyat sehingga sudah seharusnya buat rakyat, bukannya membagun asumsi-asumsi yang mengelabui kepentingan rakyat, dimana dampaknya akan terasa dimasyarakat yakni Dana-dana Pemberdayaan yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terrealisasi.

Anggota DPRD asal Kamarian ini mengungkapkan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat itu, berdasarkan jumlah penduduk sehingga jika satu tahun DPRD alokasikan dalam bentuk dana pemberdayaan dan tidak terrealisasi, menurutnya ini tidak masuk akal, dan ini termasuk dalam pengabaian terhadap hak-hak M

masyarakat.

"Hati-hati jangan sampai rakyat bertindak, rakyat ini kan sangat membutuhkan kepedulian dan sentuhan dari Pemerintah Daerah, wajarlah jika mereka mempertanyakan hak-hak mereka," cetusnya.

Tuhehay menandaskan, negara ini ada karena rakyat dan rakyat ini ada karena ada negara, sehingga disitu ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, dimana megara membutuhkan, dan rakyat juga membutuhkan negara, dengan begitu harus saling melengkapi.

Disingung terkait Dinas apa saja yang menanggani DAU Peruntukkan pada APBD SBB di Tahun Anggaran 2023 itu, Tuhehay mengungkapkan yang berkaitan dengan itu dan menangani DAU Pentukkan tersebut adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya Tuhehay juga merasa aneh, pasalnya perencanaan yang telah dibuat kemudian dipotong oleh OPD OPD tersebut.

Sebelumnya, ketika wartawan media ini menghubungi dua Dinas yang bertanggung jawab atas tidak diserapnya anggaran tersebut, untuk mempertanyakan langka-langkah selanjutnya yang akan ditempuh untuk mengatasi tidak diserapnya anggaran DAU Peruntukkan tersebut, maka media ini menerima realita yang berbeda, bukannya melakukan langkah-langkah antisipasi dengan memfokuskan diri pada persoalan, tetapi ternyata kedua Pimpinan dari Dinas tersebut malah rangkap jabatan.

Misalnya PLT Kadis Sosial SBB, Siti Kotidjah yang merangkap menjadi sekretaris Dinas Pariwisata SBB, dan saat ingin ditemui, PLT Kadis Sosial itu menolak dengan alasan banyaknya pekerjaan, seolah-olah mengkonfirmasi pekerjaannya tidak penting, padahal setiap kali acara seremonial yang berlangsung di  Pemda SBB Kotidjah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sekedar berselfi ria.

Sementara Kadis PDK SBB ,Suhna Ummayah Patty, S.Sos, saat ditemui media juga menolak, dengan alasan sedang sakit kepala.

"Maaf ya ..! Saya lagi sakit kepala, Bapak tahu kan kemarin kegiatannya (Paripurna di DPRD SBB) sampai larut malam" ucap Patty. (Nicko Kastanja)