Gandeng BPH Migas & BRIN Dalam Kunjungan Reses Ke SBB, Mercy Barends Nyatakan Akan Bahas Kurangnya Kouta BBM Untuk SBB

Piru (13/10/2023), Anggota DPR RI Asal Maluku, Mercy Barends dalam kunjungan reses perorangannya ke Kabupaten SBB, mengandeng program bersama dengan kementrian dan lembaga, dimana pada hari Selasa, (10/10/2023) menggelar pertemuan dengan masyarakat  dengan mengandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sementara pada  esoknya Rabu, (11/10/2023) bersama BPH Migas.

Ketika diwawancarai di Rumah Makan Depot 88, Dusun Waimeteng Pante, Kota Piru. Selasa, (10/10/2023), Barends mengatakan, kegiatan pertemuan antara dirinya bersama BRIN dan masyarakat adalah untuk   program penguatan literasi digital sehingga masyarakat di pulau-pulau  mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bagi para siswa, mahasiswa dan guru.
"Karena ini berkaitan dengan penguatan kualitas dan penguatan sistem belajar mengajar dan lainnya," ungkap Barends.

Sementara pada pertemuan yang kedua yang berlangsung pada Rabu. (11/10/2023) akan dilakukan bersama salah satu Komite BPH Migas, dimana tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menjembatani banyaknya surat masuk yang dikirimkan masyarakat kepada Barends, terkait masalah BBM bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor dan akses BBM bagi nelayan dan petani di sejumlah SPBU Kompak dan lain-lain.

Menurutnya, dari pengalamannya saat melakukan perjalan dari Kabupaten SBT ke Kabupaten SBB, ternyata ditemui ada SPBU yang kosong tidak menjual BBM sehingga menjadi persoalan terkait dengan persediaan BBM kepada masyarakat.

Awalnya Kita berharap dengan memperbanyak SPBU Kompak dan SPBU satu harga, masyarakat bisa cepat mengakses BBM tetapi ternyata kok tidak, mungkin ada kendala pada kuotanya.

Karena itu, dalam pertemuan besok bersama komite BPH Migas, Pertamina serta Kementrian ESDM dan para pengurus dan pelaku usaha penyalur BBM, Barends berharap akan dapat dicarikan solusi untuk persoalan kurangnya stok BBM di Kabupaten ini.

Barends menandaskan, saat bertemu nanti, pihaknya akan meminta berbicara mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kuota minyak, pasalnya kalau bertambah banyak pengusaha BBM tetapi, kuota minyaknya tidak bertambah, maka sama saja berguna.

"Mestinya dengan membuka agen baru kan tambah kuotanya supaya masyarakat bisa lebih banyak mengakses BBM, saya kira itu dalam rangka memperkuat ketahanan energi baik dalam sektor kelistrikan maupun dalam rangka ketahanan BBM," ungkapnya.

Terkait persoalan langkanya BBM jenis Pertalite, Barends mengatakan, Pertalite adalah jenis bahan bakar jenis tertentu yang harganya dikendalikan oleh pemerintah dan lain-lain, dalam tanda petik disubsidi, tentunya barang subsidi diminanti oleh setiap orang, sehingga jika dikasih masuk sebanyak berapapun tetap habis akhirnya menjadi kendala.

"Untuk SPBU yang menjual Pertalite paling pagi buka sebentar, siangnya sudah habis. Untuk itu, kendala menghadapi langkanya BBM jenis Pertalite adalah dengan cara BBM jenis Pertamax harganya diturunkan sedikit sehingga masyarakat dapat mengakses BBM dengan ketersediaan kuota yang cukup dan harga terjangkau, persoalan ini juga akan jadi perbincangan pada pertemuan kedua semuanya akan bicara sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah kedepan," jabar Barends.

Mercy Barends mengungkapkan persoalan yang terjadi sebelumnya adalah:  pada beberapa waktu lalu , ada desakan untuk menambah jumlah agen penyalur BBM, karena itu diperbanyak jumlah agen penyalur BBM, dan BBM satu harga sampai ke pelosok-pelosok, tetapi ternyata sampai kesini berubah lagi persoalannya, yakni persoalan berkaitan dengan kuota BBM di tiap daerah sehingga dengan naiknya kuota BBM yang tidak signifikan maka masyarakat masih sulit mengakses BBM dengan harga terjangkau.

Sementara untuk persoalan BBM jenis Minyak Tanah, meski pemerintah telah memprogramkan konversi Mitan ke Gas dengan subsidi tabung elpiji 3 Kg tetapi karena masih dalam tahap persiapan, maka pihaknya tidak bisa mengecilkan peran kuota BBM, karena kalau terjadi Kelangkaan dan naiknya harga BBM akan dapat menimbulkan gejolak dan shock ditengah-tengah masyarakat.

Karena itu, pihaknya harus mencari solusi dengan Tim Pengelola Anggaran (TPA), sehingga Anggota DPR-RI ini berharap pada Rabu besok Penjabat Bupati SBB maupun wakil dari Pemda SBB dapat hadir pada pertemuan sehingga dapat dicari solusi bersama-sama. (Nicko Kastanja)
Lebih baru Lebih lama