Piru || jalurseleberiti.com ||
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara nasional juga berimbas di seluruh daerah baik itu di tingkat Priovinsi maupun Kabupaten/Kota di tanah air, selain itu kenaikan BBM ini juga memicu kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan harga-harga lainnya sehingga sangat menyusahkan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
Persoalan ini mengundang keprihatian dari OKP Cipayung Plus SBB yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Kesehatan SBT, menggelar aksi demosntrasi di depan halaman Kantor Bupati SBB, Jalan JF Puttileihalat, Kota Piru, pada Selasa, (20/9/2022).
Dalam pernyataannya pewakilan koordinator aksi demo menyatakan bahwa, dilihat dari situasi dan kondisi negara yang saat ini dalam keadaan genting terhadap perputaran ekonomi global, karena ada beberapa aspek yang secara ideologis telah berpihak paham Neoliberalisme, dimana dengan adanya agenda liberalisasi pada seluruh sektor kebijakan telah berdampak merusak seluruh tatanan ekonomi Masyarakat Indonesia.
Dijelaskan efek dari kebijakan yang Liberalistik ini, telah memberikan ruang terhadap pasar yang sebesar-besarnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya bertugas melindungi privasi sektor, justru berkelindang dengan privasi sektor yang terjadi ada. Sehingga menyebabkan terjadi kerugian diseluruh sektor.
Koordinator Aksi menandaskan, BUMN terutama Pertamina yang selalu menyebutkan ada angka kerugian, ada hutang margin yang tidak dibayarkan oleh negara, seolah-olah menegaskan bahwa Pertamina terpisah oleh Negara, padahal Pertamina adalah underbow dari Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, poin tuntutan dari organisasi Mahasiswa Cipayung Plus adalah, Meminta kepada DPRD SBB untuk mendesak Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mengeluarkan surat penolakan mendesak kenaikan tarif listrik dan kenaikan BBM kepada Pemerintah Pusat.
Meminta Bapak Penjabat Bupati SBB, Brigjen Andi Chandra As'Aduddin, S.E., M.H., agar membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait ongkos transportasi Angkutan Umum baik beroda dua, tiga bahkan empat di Kabupaten SBB.
Meminta Disperindagnaker SBB agar membangun relasi dengan Pertamina untuk menghadirkan BBM jenis Pertalite untuk didistribusi di Kabupaten SBB.
Meminta Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K., agar memerintahkan Kasat Reskrim Polres SBB, untuk memberantas mafia BBM dan memberantas pelanggaran terhadap penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten SBB baik dari SPBU, APMS, AMT dan Pangkalan Minyak Tanah hingga ke pihak Pengecer.
Setelah melakukan orasi, para perwakilan demo langsung berdialog dengan Sekda SBB, Alvin Leverne Tuasuun, S.P., M.Si , Kepala Kesbaglinmas, Drs. Saban Patty, Kadis Disperindagnaker, Drs. Din Sylawane, Kadis Perhubungan SBB, Frentje Latturette, Perwakilan DKP SBB. Stevy Sahubrua, Kadis Perijinan dan PTSP, Moctovino Tuasuun.(Red/Nicko Kastanja)